Dijatuhi Sanksi Oleh Dkpp Gara Gara Langgar Etik Begini Respons Ketua Kpu
Dijatuhi Sanksi Oleh Dkpp Gara Gara Langgar Etik Jakarta, kompas.tv dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu, dkpp menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua kpu ri, hasyim asy'ari karena terbukti melanggar etik. ketua dkpp, heddy lugito menyebut hasyim asyari terbukti melakukan pelanggaran kode etik, melakukan pertemuan dan perjalanan ke yogyakarta bersama ketua umum partai republik satu, hasnaeni atau ‘’wanita emas’’. Jakarta, kompas.tv dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu, dkpp menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua kpu ri, hasyim asy'ari karena te.
![dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu begini dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu begini](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/1200x675/photo/2024/02/04/1347650962.jpeg)
Dijatuhi Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Begini Dkpp vonis kpu langgar kode etik, begini respons para pakar hukum tata negara. reporter. ananda ridho sulistya. editor. s. dian andryanto. selasa, 6 februari 2024 16:10 wib. bagikan. ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) heddy lugito (tengah) membacakan vonis terhadap ketua kpu hasyim asy'ari terkait penerimaan pendaftaran gibran. Jakarta, kompas.tv dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu, dkpp menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua kpu ri, hasyim asy'ari karena te. Duduk perkara. dkpp menjelaskan, anggota kpu selaku teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melampaui kewenangannya dengan mengirimkan surat ke pimpinan partai politik peserta pemilu no. 1145 pl.01 sd 05 2023 perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi (mk) no. 90 puu xxi 2023, yang pada pokoknya meminta parpol. Jakarta, dkpp – dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua kpu ri hasyim asy’ari selaku teradu i atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) perkara nomor 110 pke dkpp ix 2023. sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di ruang sidang dkpp, jakarta, pada rabu (25 10 2023.
Comments are closed.