Pengadaan Jasa Konstruksi 2021 Pasca Hadirnya Permen Pupr No 14 Tahun

Pengadaan Jasa Konstruksi 2021 Pasca Hadirnya Permen Pupr No 14 Tahun Narasumber :• dr. permana hendrawangsa, m.eng• antonius sudarto pudjowasito, sh., mh• sinta posmaria, s.t., m.t., ccms• juni irawati, s.kom., mh., ccmskonsep. Narasumber : • dr. permana hendrawangsa, m.eng • antonius sudarto pudjowasito, sh., mh • sinta posmaria, s.t., m.t., ccms • juni irawati, s.kom., mh., ccms konsep kelas • pemaparan narasumber • diskusi dan tanya jawab fasilitas • durasi 3 jam • mengikuti kelas • materi narasumber • peraturan terkait • e – sertifikat • video rekaman silahkan bergabung di grup diskusi.

Webinar 3 Jam Diskusi Bersama 4 Narasumber Pengadaan Jasa Konstruksi Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no. 14, bn.2020 no.483, jdih.pu.go.id : 92 hlm. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia: abstrak: catatan: peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 mei 2020. Pemerintahan di bidang jasa konstruksi. pasal 2 (1) peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang meliputi: a. jasa konsultansi konstruksi; dan b. pekerjaan konstruksi. (2) peraturan menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi lebih operasional. Jakarta, 30 november 2020 – lembaga pengembangan dan konsultasi nasional (lpkn) kembali menyelenggarakan webinar 3 jam diskusi bersama 4 narasumber pengadaan jasa konstruksi 2021 pasca hadirnya permen pupr no. 14 tahun 2020 dan se. no. 22 tahun 2020. peserta berjumlah 13.547 orang, dengan 4 narasumber hebat, melalui media zoom webinar. webinar dilaksanakan di hari jumat, […]. Sehingga pp 14 2021 ini merupakan perubahan dari pp 22 2020. pp ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis uu cipta kerja. peraturan dalam pp no 14 tahun 2021 ini berlaku di seluruh pekerjaan konstruksi di indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan.

Webinar 3 Jam Diskusi Bersama 4 Narasumber Pengadaan Jasa Konstruksi Jakarta, 30 november 2020 – lembaga pengembangan dan konsultasi nasional (lpkn) kembali menyelenggarakan webinar 3 jam diskusi bersama 4 narasumber pengadaan jasa konstruksi 2021 pasca hadirnya permen pupr no. 14 tahun 2020 dan se. no. 22 tahun 2020. peserta berjumlah 13.547 orang, dengan 4 narasumber hebat, melalui media zoom webinar. webinar dilaksanakan di hari jumat, […]. Sehingga pp 14 2021 ini merupakan perubahan dari pp 22 2020. pp ini sekaligus merupakan payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis uu cipta kerja. peraturan dalam pp no 14 tahun 2021 ini berlaku di seluruh pekerjaan konstruksi di indonesia, baik yang dilaksanakan melalui sektor pemerintah, swasta maupun usaha perorangan. 04 peraturan menteri pupr no. 7 tahun 2021: pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. 08 keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi. 11 meningkatkan kualitas hidup melalui konstruksi berkelanjutan. Permen pupr no 14 th 2020 ini berlaku sejak diundangkan dan telah diundangkan pada tanggal 18 mei 2020, permenpupr ini terdiri dari 12 bab dan 132 pasal, diharapkan dengan berlakunya peraturan ini mampu memperbaiki dalam pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, serta yang diharapkan bisa memfasilitasi kepentingan berbagai pihak yang.

Webinar 3 Jam Diskusi Bersama 4 Narasumber Pengadaan Jasa Konstruksi 04 peraturan menteri pupr no. 7 tahun 2021: pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. 08 keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi. 11 meningkatkan kualitas hidup melalui konstruksi berkelanjutan. Permen pupr no 14 th 2020 ini berlaku sejak diundangkan dan telah diundangkan pada tanggal 18 mei 2020, permenpupr ini terdiri dari 12 bab dan 132 pasal, diharapkan dengan berlakunya peraturan ini mampu memperbaiki dalam pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, serta yang diharapkan bisa memfasilitasi kepentingan berbagai pihak yang.

Modul 5 Penerapan Keselamatan Konstruksi Pada Pengadaan Jasa Konstruksi