Revisi Uu Kpk I Kadek Agus Mulyawan Presiden Harus

Revisi Uu Kpk I Kadek Agus Mulyawan Presiden Harus Segera Tarik Surpres Lensa Warga

Revisi Uu Kpk I Kadek Agus Mulyawan Presiden Harus Segera Tarik Surpres Lensa Warga

Hal ini mendapat tanggapan serius pegiat anti korupsi dan pengamat politik yakni i kadek agus mulyawan yang juga berprofesi sebagai advokat. kepada lensawarga , sabtu (5 10 2019), agus mengatakan bahwa kesalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. baca juga : agus mulyawan: revisi uu kpk cacat secara formil, jadi harus dibatalkan. Bali, lensawarga – cepatnya revisi undang undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan tidak melibatkan kpk dan banyak pihak, terkesan sangat terburu terburu dan otoriter. hal ini mendapat tanggapan pegiat anti korupsi yang juga pengacara asal bali i kadek agus mulyawan, sh mh. “kita ini seperti bukan negara demokrasi, banyak prosedur formil yang dilanggar. Baca juga : agus mulyawan: revisi uu kpk cacat secara formil, jadi harus dibatalkan. hal ini mendapat perhatian tokoh anti korupsi dari bali yang juga seorang pengacara dan pengamat politik i kadek agus mulyawan, sh mh. Hal tersebut ditengarai banyaknya pegawai yang mengundurkan diri adalah imbas dari revisi uu kpk. aktivis anti korupsi, i kadek agus mulyawan. penegasan kpk sebagai lembaga eksekutif membawa dampak serius dibanding dengan uu lama yang menyebut kpk sebagai lembaga negara tanpa embel embel lembaga eksekutif. Bali, lensawarga – polemik revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi (uu kpk) bahwa dpr ri menyepakati akan merevisi kembali uu kpk, ditanggapi secara serius oleh salah satu tokoh anti korupsi sekaligus pengacara yang juga duduk di dewan pakar hukum psi bali, i kadek agus mulyawan. “lo kenapa harus direvisi, memang ada yang takut? kalau kerja yang […].

Tolak Revisi Uu Kpk I Kadek Agus Mulyawan Koruptor Seharusnya Dihukum Mati Lensa Warga

Tolak Revisi Uu Kpk I Kadek Agus Mulyawan Koruptor Seharusnya Dihukum Mati Lensa Warga

Praktisi hukum kapitra ampera menganggap kelompok yang menolak usulan revisi undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi sebagai perbuatan makar. pertimbangannya, jelas kapitra, hak legislasi pembuatan uu ada pada dpr dan presiden. sedangkan, kpk hadir karena uu sehingga harus tunduk pada regulasi tersebut. I kadek agus mulyawan, sh,. mh. foto: bnn ist. denpasar balinewsnetwork ada wacana yang berkembang bahwa harta hasil korupsi yang disimpan di bank bank luar negeri, seperti di swiss, akan segera kembali ke indonesia. namun, hal ini disikapi berbeda oleh pengacara dan politisi partai solidaritas indonesia (psi) yang sekaligus caloh legiatif dprd. Terlebih, presiden joko widodo belum juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu) kpk, menyusul wacana yang sebelumnya digulirkan. artinya, bila perppu tak kunjung keluar maka uu baru kpk yang sudah disahkan oleh dpr dan pemerintah pada 17 september 2019 lalu itu akan berlaku pada kamis (17 10 2019).

Revisi Uu Kpk Banyak Typo Agus Mulyawan Komisionernya Dapat Dinyatakan Batal Demi Hukum

Revisi Uu Kpk Banyak Typo Agus Mulyawan Komisionernya Dapat Dinyatakan Batal Demi Hukum

Banyak Anggota Mundur Dari Kpk I Kadek Agus Mulyawan Sangat Memprihatinkan Lensa Warga

Banyak Anggota Mundur Dari Kpk I Kadek Agus Mulyawan Sangat Memprihatinkan Lensa Warga

I Kadek Agus Mulyawan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadhan Lensa Warga

I Kadek Agus Mulyawan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadhan Lensa Warga

I Kadek Agus Ariawan 119112484 Uts Investasi&portofolio.

tolong di follow dan suskreb.

Related image with revisi uu kpk i kadek agus mulyawan presiden harus

Related image with revisi uu kpk i kadek agus mulyawan presiden harus